Kepala BNN RI Menantang Seluruh Kepala Desa Untuk Berani Menjalani Tes Urin, Sebagai Komitmen Berantas Narkoba
Kepala BNN RI Menantang Seluruh Kepala Desa Untuk Berani Menjalani Tes Urin, Sebagai Komitmen Berantas Narkoba
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menegaskan pentingnya keteladanan aparatur pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba, dimulai dari kepala desa hingga aparatur sipil negara (ASN). Hal itu disampaikan saat kegiatan deklarasi Desa dan Kelurahan Bersinar di Provinsi Sulawesi Tengah. Rabu, 04/02/2026.
Dalam suasana interaktif, Kepala BNN RI bahkan menantang seluruh kepala desa untuk berani menjalani tes urin sebagai bentuk komitmen moral kepada masyarakat.
“Kita harus memberikan contoh untuk rakyat kita. Mulai dari kepala desa. Harus berani,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta.
Ia menekankan bahwa Sulawesi Tengah masih memiliki kampung-kampung narkoba, sehingga diperlukan langkah nyata tanpa harus menunggu anggaran besar. Upaya pencegahan, menurutnya, bisa dimulai dari hal sederhana seperti edukasi langsung kepada masyarakat.
“Modalnya cuma mulut, sampaikan ke masyarakat jangan pernah pakai narkoba. Narkoba ini musuh negara,” ujarnya.
Sebagai contoh praktik baik, Kepala BNN RI mengapresiasi Kepala Desa Pandiri, Kabupaten Poso, yang berani mengajak para pemuda di desanya menjalani tes urin. Dari 14 warga yang diperiksa, sebagian terindikasi sebagai pengguna dan kini telah menjalani proses rehabilitasi.
“Ini contoh nyata keberanian dan kepedulian. Generasi muda harus jadi teladan bahwa hidup sehat tanpa narkoba itu mungkin,” katanya.
BNN RI kemudian menantang seluruh kepala desa dan camat untuk melakukan hal serupa di wilayah masing-masing. Jika tidak dilakukan, BNN menyatakan siap turun langsung dengan membawa fasilitas tes urin.
Selain pencegahan, Kepala BNN RI juga menekankan pentingnya pemberantasan dan penindakan. Ia meyakini aparat desa mengetahui peredaran narkoba di wilayahnya dan meminta agar tidak takut melapor.
“Silakan lapor melalui call center 184 atau langsung ke BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Bisa lewat surat, utusan, atau telepon. Identitas dijamin,” tegasnya.
Penanganan narkoba, lanjutnya, harus dilakukan secara linier dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, pemberantasan, hingga rehabilitasi. Ia menegaskan bahwa rehabilitasi bukan bentuk hukuman, melainkan upaya penyelamatan.
BNN RI juga mendorong penguatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa-desa sebagai agen rehabilitasi sosial, serta pemanfaatan layanan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di fasilitas kesehatan. Di Sulawesi Tengah, layanan IPWL tersedia di RS Madani, RS Undata, serta kantor BNN.
Sepanjang tahun 2025, BNN Provinsi Sulawesi Tengah telah merehabilitasi sekitar 430 orang penyalahguna narkoba. Masyarakat yang melapor untuk rehabilitasi dipastikan mendapatkan kerahasiaan dan pendampingan.
“Jangan jadikan mereka aib. Mereka harus kita selamatkan. Desa Bersinar harus benar-benar terwujud demi Indonesia Emas 2045 yang bersih dari narkoba,” pungkasnya.
Posting Komentar