Ratusan Relawan Perempuan di Palu Minta Program MBG Tak Dihentikan
Ratusan Relawan Perempuan di Palu Minta Program MBG Tak Dihentikan
Palu - Ratusan relawan perempuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Jumat (10/7/2026). Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG karena dinilai membantu perekonomian keluarga.
Salah seorang relawan, Dedyawati, mengatakan banyak pekerja di dapur MBG merupakan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, mereka menolak jika program tersebut dihentikan.
“Kami menolak MBG untuk ditutup. Program ini sangat membantu ekonomi keluarga kami,” kata Dedyawati saat berorasi.
Menurutnya, sebagian besar relawan merupakan orang tua tunggal yang harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ia khawatir penghentian program akan berdampak langsung terhadap penghasilan para pekerja.
“Kalau MBG dihentikan, anak-anak kami mau makan apa?” ujarnya.
Dedyawati menjelaskan para relawan saat ini menerima upah rata-rata Rp 100 ribu per hari. Menurutnya, pendapatan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Relawan MBG Sulteng itu diterima oleh Anggota DPRD Sulteng, Rahmawati M Nur. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan terkait keberlanjutan program MBG.
Rahmawati mengatakan DPRD Sulteng akan memperjuangkan aspirasi para relawan. Ia menilai program MBG memiliki dampak positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar dapur penyedia makanan bergizi.
“Tenang, kalau masih Prabowo presiden, MBG tidak ditutup,” kata Rahmawati di hadapan massa aksi.
Dalam tuntutannya, para relawan meminta Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) diperbaiki. Mereka juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.
Selain itu, massa meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, transparansi terkait penghentian insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur, serta perlindungan terhadap investor dan mitra usaha MBG di seluruh Indonesia.
Mereka juga mendesak BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur MBG dapat berjalan normal dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Posting Komentar