PT CPM Tak Hadir, DPRD Sulteng Tunda RDP Tindak lanjut Tuntutan Warga Poboya

Februari 02, 2026

PT CPM Tak Hadir, DPRD Sulteng Tunda RDP Tindak lanjut Tuntutan Warga Poboya

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah menunda Rapat dengar pendapat (RDP) tindak lanjut unjuk rasa atas tuntutan M asyarakat lingkar tambang Poboya. Penundaan tersebut dilakukan atas dasar ketidakhadiran pihak PT CPM Palu dalam rdp yang dilaksanakan Senin (02/02/2026) 

Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Arnila HM Ali mengatakan pihaknya tidak dapat mengambil solusi dan kesimpulan apabila pt cpm palu tidak dapat hadir dalam RDP. Sebab permohonan penciutan lahan pertambangan harus dilakukan oleh PT CPM Palu kepada Pemerintah Pusat.

“ Ya, pihak CPM hari ini belum hadir. Kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan ketika mereka belum ada” ujar Arnila, Ketua Komisi III DPRD Sulteng 

Terkait ketidakhadiran PT CPM dalam RDP, Ketua Komisi III, Arnila HM Ali mengaku telah menerima informasi itu sehari sebelum RDP dilaksanakan. Dalam informasi tersebut PT CPM menyampaikan tidak dapat memenuhi undagan RDP lantaran harus menyiapkan dan merancang kebijakan khsusus untuk menjawab tuntutan Masyarakat Poboya.

Meski begitu, Arnila berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan solusi yang menguntungkan antara kedua belah pihak baik masyatakat maupun pihak perusahaan.

“Penciutan lahan itu kita hanya sekedar mengusulkan saja, Kembali ke pemerintah pusat. Karena yang bermohon kan CPM nanti, Kalau kami sih pada prinsipnya bagaimana caranya masyarakat itu bisa mencari makan, dan sebisa mungkin untuk memediasi Sehingga juga masyarakat tidak dirugikan, perusahaan juga tidak dirugikan” Tegas Arnila. 

Sesuai kesepatan bersama, Rapat dengar pendapat akan kembali dilanjutkan pada Selasa (03/03/2026) pukul 13.00 WITA, dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak perusahaan PT CPM Palu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ratusan masa yang tergabung dalam Aliansin Penambang Rakyat Poboya menggelar aksi damai di kantor DPRD Sulawesi Tengah, untuk meminta dukungan mempercepat penerbitan iup di wilayah pertambangan rakyat, serta meminta dukungan penciutan lahan perusahaan tambang di Poboya.